- Home
- LOGO
- Peraturan Pemerintah
- Permen
- PM HUB 32 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak Dalam Trayek
- BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1-2)
- BAB II Jenis Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak Dalam Trayek, Bagian 1 Umum (Pasal 3)
- BAB II Jenis Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak Dalam Trayek, Bagian 2 Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi, Paragraf 1 Penetapan Wilayah Operasi Taksi dan Perencanaan Kebutuhan Angkutan Taksi(Pasal 4-7)
- BAB II Jenis Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak Dalam Trayek, Bagian 2 Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi, Paragraf 2 Pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi(Pasal 8-10)
- BAB II Jenis Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak Dalam Trayek, Bagian 3 Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu, Paragraf 1 Pelayanan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu(Pasal 11-12)
- BAB II Jenis Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak Dalam Trayek, Bagian 3 Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu, Paragraf 2 Angkutan Antar Jemput(Pasal 13-14)
- BAB II Jenis Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak Dalam Trayek, Bagian 3 Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu, Paragraf 3 Angkutan Permukiman(Pasal 15)
- BAB II Jenis Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak Dalam Trayek, Bagian 3 Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu, Paragraf 4 Angkutan Karyawan(Pasal 16)
- BAB II Jenis Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak Dalam Trayek, Bagian 3 Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu, Paragraf 5 Angkutan Carter(Pasal 17)
- BAB II Jenis Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak Dalam Trayek, Bagian 3 Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu, Paragraf 6 Angkutan Sewa(Pasal 18)
- BAB II Jenis Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak Dalam Trayek, Bagian 4 Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata (Pasal 19)
- BAB II Jenis Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak Dalam Trayek, Bagian 5 Angkutan Orang di Kawasan Tertentu (Pasal 20)
- BAB III Perusahaan Angkutan, Bagian 1 Perizinan Angkutan Orang (Pasal 21-36)
- BAB III Perusahaan Angkutan, Bagian 2 Lelang atau Seleksi(Pasal 37-39)
- BAB VI Penyelenggaraan Angkutan Umum dengan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi(Pasal 40-42)
- BAB V Pengawasan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum tidak Dalam Trayek (Pasal 43-45)
- BAB VI Peran Serta Masyarakat (Pasal 46)
- BAB VII Sanksi Administratif (Pasal 47-52)
- BAB VIII Ketentuan Peralihan (Pasal 53)
- BAB IX Ketentuan Penutup (Pasal 54-55)
- PM HUB 75 2015
- BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
- BAB II Andalalin (bag.1 Jenis Pusat Kegiatan, Permukiman, dan Infrastruktur (Pasal 2)
- BAB II Andalalin (bag.2 Kriteria Ukuran Minimal Andalalin (Pasal 3-7)
- BAB II Andalalin (bag.3 Penyusunan Dokumen Andalalin (Pasal 8-9)
- BAB II Andalalin (bag.4 Sertifikasi Tenaga Ahli (Pasal 10)
- BAB II Andalalin (bag.5 Penilain Dokumen Andalalin (Pasal 11-16)
- BAB III Tindak Lanjut Hasil Analisis (Pasal 17-19)
- BAB IV Ketentuan Lain-Lain(Pasal 20)
- BAB V Penutup (Pasal 21)
- Lampiran I Kriterian Ukuran Minimal Andalalin
- Lampiran II A Format Surat Permohonan Persetujuan Andalaliin
- Lampiran II B Format Surat Pernyataan Kesanggupan
- PM HUB 49 2014
- PM HUB 46 2014
- PM HUB 34 2014
- PM HUB 13 2014
- PM HUB 81 2011
- PM HUB 60 2006
- PM HUB 51 2011
- PM HUB 10 2012
- PM HUB 96 2015
- PM HUB 20 2010
- PM HUB 32 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak Dalam Trayek
- Kepmen
- SK Dirjen
- Perda Tarakan
- Perda 1 2012
- Perda 2 2012
- Perda 3 2012
- Perda 4 2003
- Perda 5 2003
- Perda 6 2003
- Perda 7 2003
- Perda 8 2001
- Perda 11 2002
- Perda 13 2000
- Perda 13 2002
- Perda 15 2000
- Perda 16 2002
- Perda 16 2004
- Perda 17 2001
- Perda 21 2002
- Perda 4 2013
- Bab I Ketentuan Umum
- Bab II Maksud dan Tujuan
- Bab III Analisis Dampak Lalu Lintas(Pasal 3-5)
- Bab IV Tata Cara Analisis Dampak Lalu Lintas (Pasal 6-8)
- Bab V Tata Cara Analisis Dampak Lalu Lintas (Pasal 9-13)
- Bab VI Kewajiban Pemegang Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas atau Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas (Pasal 14)
- Bab VII Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 15)
- Bab VIII Sanksi Administratif (Pasal 16-17)
- Bab IX Ketentuan Pidana (Pasal 18)
- Bab X Ketentuan Penyidikan (Pasal 19)
- Bab XI Ketentuan Penutup (Pasal 20)
